Kominfo Tuding Platform Marketplace Tak Peduli Keamanan Data Pengguna

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyampaikan bahwa ketidakpedulian penyelenggara proses elektronik termasuk marketplace game pada regulasi menjadi keliru satu aspek terjadinya kebocoran data pribadi.

“Kejadian yang sanggup membuat data breach, yaitu penyelenggara proses elektronik (PSE) tidak hiraukan dengan kewajiban regulasi,” ujar Kasubdit Pengendalian Sistem Elektronik, Ekonomi Digital, dan Perlindungan Data Pribadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Riki Arif Gunawan .

Menurut dia, PSE yang tidak hiraukan pada data spesial sanggup disebabkan sebab rendahnya kesadaran pimpinan organisasi tentang pentingnya pelindungan data pribadi.

Selain itu, lanjut dia, ketidaktahuan pegawai (internal threat) sebab tidak mendapat training yang cukup turut menjadi aspek yang membuat data spesial bocor.

“Bila telah training tentang pentingnya memelihara data pribadi, namun tetap bocor maka tersedia unsur kesengajaan pegawai (internal threat) yang menghimpun atau mengambil data untuk keperluan sendiri,” ucapnya.

Faktor lainnya, ia menambahkan, kapasitas attacker yang melebihi kapabilitas proses pengamanan data yang diterapkan.

“Data breach, sanggup termasuk terjadi kekeliruan dalam mengirimkan pesan elektronik,” ucapnya.
Riki Arif mengatakan, terkecuali terjadi kebocoran data spesial maka PSE bertanggungjawab pada regulator untuk menyebutkan peristiwa kebocoran data spesial serta cara yang telah dan dapat ditunaikan untuk menutup kebocoran data.

Kemudian, lanjut dia, menutup kebocoran data spesial semaksimal barangkali yang diketahui, laksanakan petunjuk pengawas PSE, hingga menjalankan sanksi pengawas PSE.

Ia menyebutkan terkecuali terjadi kebocoran data maka PSE harus memberi tahu pengguna akun dan menambahkan pindah rugi akibat kebocoran data. “PSE mempunyai kewajiban pindah rugi, terkait kerugiannya,” ucapnya.

Ia berharap supaya PSE memenuhi kewajiban yang disyaratkan layaknya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bidang Advokasi, Vivien Goh menyampaikan bahwa metode laksanakan penipuan atau phishing dan penyalahgunaan akun melalui OTP (One Time Password) mendominasi pengaduan kastemer dalam bertransaksi di e-commerce.

“Tercatat tersedia 93 Pengaduan kastemer sejak tahun 2018-2020 dengan masalah yang disampaikan berkaitan kerugian dalam bertransaksi di e-commerce. Pokok persoalan yang diadukan mayoritas tentang phishing dan penyalahgunaan akun melalui OTP,” paparnya.

Pada pengaduan phising, ia memaparkan, penjual pada platform e-commerce mengirimkan tautan yang menyerupai web platform dengan menghubungi ke nomer telpon spesial konsumen.

Sementara pada pengaduan penyalahgunaan akun, lanjut dia, terjadi pada kastemer pengguna multipayment di mana seseorang mengirimkan kode OTP yang sesudah itu menyalahgunakan akun dengan membuat transaksi ke platform e-commerce manfaatkan akun pengguna tersebut.

“Konsumen merasa dirugikan akibat perbuatan seller merchant yang tidak beritikad baik dalam bertransaksi dengan mengambil data spesial kastemer dan tidak bertanggungjawab,” ucapnya.

Categories: