Pentingnya Pendidikan Inklusif

Pentingnya Pendidikan Inklusif

Pada Tahun 1994 berada di Salamanca (Spanyol), beberapa negara yang ter­gabung dalam UNESCO lakukan perbincangan dan membuat suatu kes­epakatan yang dinamakan “Ke arah Pendidikan Inklusif” (toward Inclusive Education).Di mana, beberapa negara di penjuru dunia mengulas keutamaan pendidikan inklusif karena lewat pendidikan inklusif diharap bisa ter­cipta dunia yang lebih manusiawi, lebih adil, serta lebih bermoral. Hingga di­tuntut satu kesadaran begitu susahnya melakukan pendidikan inklusif.

Kata susah tidak berarti tidak bisa atau mustahil untuk dilaksanakan tapi dituntut keharusanakan kesadaranmaupun usaha keras dan komit­men yang mengagumkan tinggi dari semua stageholder dalam melakukan pen­didikan inklusif. Oleh karenanya, buat menyambut Hari Pendidikan Nasional Tahun 2018 ini, sebaiknya tujuan kita tujukan pada begitu keutamaan pendi­dikan inklusif dalam membuat cuaca pendidikan yang lebih manusiawi, lebih adil serta lebih bermoral.

Pada intinya, tidak tiap anak yang dilahirkan di bumi ini alami perubahan normal, banyak dari mereka yang dalam perubahannya alami kendala, masalah, ke­lambanan atau mempunyai factor risiko se­hingga untuk capai perubahan maksimal dibutuhkan pengatasan atau interferensi khusus. Karena itu, diperlukan pendidikan inklusif yang sanggup membuat cuaca pendidikan yang lebih manusiawi, lebih adil serta lebih bermoral untuk anak-anak dengan keperluan khusus semacam itu.

Kendala yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus dalam mengem­bangkan kekuatan yang ada pada di­rinya dan raih mimpi, terhitung didalamnya terhubung pendidikan dengan tinggi kemungkinan bukan berada pada kecacatannya, tapi pada akseptasi sosial dalam masyarakat. Kendala sosial berikut yang paling susah ditemui oleh anak-anak yang berkebutuhan khu­sus. Bahkan juga, kendala dari pada diri anak itu juga biasanya karena penglihatan sosial yang negatif terha­dap dianya.

Walau sebenarnya, sepanjang ada alat dan pengatasan khusus, mereka segera dapat menangani kendala ke­lainan itu. Oleh karenanya, penyeleng­garaan pendidikan sebaiknya mem­berikan agunan (guarantee) jika tiap anak akan mendapatkan servis untuk meningkatkan seluruh po­tensi yang ada pada dianya secara individu. Ini sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Mekanisme Pendidikan Nasional.

Dimana mekanisme­ pendidikan nasional harus sanggup menja­min pemerataan peluang pendidikan, kenaikan kualitas dan keterkaitan dan e­fisiensi management pendidikan untuk­ hadapi rintangan sesuai ­tuntutan peralihan kehidupan lokal, nasional, dan global hingga perlu di­lakukan penyempurnaan pendidikan secara­ terkonsep, terukur, dan berkesinambun­gan.

Selain itu, Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Mekanisme Pendidikan Nasional, mengatakan jika dalam mengadakan pendidikan hendak­nya memiliki kandungan konsep sebagai beri­kut:

  • Pendidikan diadakan­ secara demokratis dan berkeadilan ser­ta tidak diskriminatif dengan menjunjung­ tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan keberagaman bangsa.
  • Pendidikan diadakan se­bagai satu kesatuan yang mekanismeik den­gan mekanisme terbuka dan multi arti.
  • Pendidikan diadakan se­bagai satu proses pembudayaan dan ­pemberdayaan peserta didik yang ber­langsung sejauh hayat.
  • Pendidikan diadakan ­dengan memberikan keteladanan, memba­ngun tekad, dan meningkatkan k­reativitas peserta didik pada proses evaluasi.
  • Pendidikan diadakan ­dengan meningkatkan budaya mem­baca, menulis, dan berhitung untuk se­genap masyarakat.
  • Pendidikan diadakan ­dengan mendayagunakan semua kom­ponen warga lewat ikut serta da­lam penyelenggaraan dan pengontrolan­ kualitas service pendidikan.

Pendidikan inklusif dalam tahun-tahun ini ini sudah jadi rumor yang bagus sekali dalam Sisdiknas karena pendidikan inklusif memberinya perha­tian pada penataan beberapa pelajar yang mempunyai abnormalitas untuk dapat mendapa­tkan pendidikan pada beberapa sekolah umum/reguler sekolah mengagumkan (seg­regasi). Ini searah dengan Pasal 31 UUD 1945 jika tiap masyarakat negara memiliki peluang yang serupa mendapat pendidikan. Ini menunjuk­kan jika anak yang berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk mendapat peluang yang serupa dengan anak-anak yang lain di bumi Indonesia ini dalam terhubung pendidikan Lipsky dan Gartner (2000) menya­takan jika:

“inclusive education as providing to all students, including those with signif­icant disabilities, equitable oppurtunities to receive efekive educational serviss, with the needed supplemental aids and dukungan servis, in age-appropriate classes in their neighborhood schools, in order to prepare students for productive lives as full members of society”

Pendidikan inklusif tidak sekadar tempatkan pelajar berkelainan secara fisik dalam kelas atau sekolah reguler, dan bukan juga sekadar masukkan anak berkebutuhan khusus sebanyak-banyaknya di dalam lingkungan belajar pelajar normal. Lebih dari itu, inklusi men­yangkut beberapa hal bagaimana orang dewasa dan rekan sekelas yang normal menyongsong semua pelajar dalam kelas dan mengenal jika keberagaman pelajar tidak mewajibkan penggu­naan pendekatan tunggal untuk semua pelajar. dalam perubahannya, inklusi termasuk juga beberapa pelajar yang dikaruni­ai keberkatan, mereka yang hidup terp­inggirkan, mempunyai kecacatan, dan ke­mampuan belajarnya ada di bawah rerata kelompoknya.

Seterusnya, pendidikan inklusif da­lam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 diartikan sebagai mekanisme penyeleng­garaan pendidikan yeng memberinya peluang ke semua peserta didik yang berkelainan dan berpotensi kepandaian dan/atau talenta spesial untuk ikuti pendidikan atau pem­belajaran di dalam lingkungan pendidikan secara bersama dengan peserta didik secara umum. Dalam pelaksa­naaanya, pendidikan inklusif mempunyai tujuan untuk memberinya peluang yang selebar-luasnya ke anak berkebu­tuhan khusus dan merealisasikan penye­lenggaraan pendidikan yang menghar­gai keberagaman.

Berdasar rincian di atas bisa diambil kesimpulan jika inklusif ialah se­buah fiilosofi pendidikan dan sosial. Inklusif ialah satu mekanisme ideologi yang didasari wacana kebersama-samaan. Maknanya tiap masyarakat sekolah yakni mas­yarakat, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, petugas administrasi sekolah, beberapa pelajar, dan orangtua. Dalam in­klusi, seluruh orang ialah sisi yang bernilai dalam kebersama-samaan apa saja ketidaksamaan mereka. Pendidikan ini be­rarti jika semua anak, lepas dari kekuatan atau ketakmampuan mereka, background sosial-ekonomi, suku, background budaya atau ba­hasa, agama atau tipe kelamin, men­yatu dalam komune sekolah yang serupa, sebagai pendekatan yang memerhatikan bagaimana mentrans­formasikan mekanisme pendidikan sehing­ga sanggup memberi respon keberagaman itu, dan menyaksikannya lebih sebagai satu rintangan dan pengayaan di dalam lingkungan belajar daripada satu prob­lem.

Alhamdullilah, Propinsi Sumatera Selatan sudah mengumumkan diri se­bagai propinsi pelaksana pendi­dikan inklusif ramah anak di tanggal 26 November 2013, dan jadi perintis ­Pendidikan inklusif di tahun 2006 dikabupaten Musi Banyuasin dan berke­lanjutan kesemua wilayah ( sumber: perkuliahan, Prof. Mulyono Abdurah­man, UNJ, MP, 2015) Dan sampai Tahun 2013 sudah diputuskan 84 sekolah pilot­ing yang menyebar di 15 Kabupaten/Kota. (sumber Diknas Kota Palembang) Se­jalan dengan program pendidikan inklu­sif yang sudah diutamakan Pemerintahan Wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

Akan tetapi, berdasar ob­servasi, interviu, dokumentasi penu­lis dkk di kota Palembang, yang Terlihat keanekaragam kendala yang diala­mi peserta didik berkelainan sangat bervariatif, dimulai dari yang karakternya rin­gan, sedang sampai berat, karena itu dalam implikasi kurikulum tingkat unit pendidikan yang sesuai stan­dar nasional, perlu dilaksanakan modifikasi (sinkronisasi) semikian rupa hingga sesuai keperluan peserta didik, masih dipandang perlu kerja sama seluruh pihak untuk mengusahakan peningkat­kan kualitas itu, meskipun telah banyak mulai pelatihan publikasi yang diadakan oleh pemerintahan pusat secara umum, propinsi sumatra sela­tan dan kota Palembang pada umumn­ya untuk tingkatkan kualitas peserta didik dan guru pendidikan inklusif, Se­hingga keinginan dan arah pendidikan Nasional salah satunya: Percepat Pendidikan yang rata dan berkual­itas, yang bermakna tiap individu Bangsa Indonesia memiliki hak memperoleh pendidikan berkualitas, tidak menutut peluang anak – anak berkebutu­han khusus atau mengagumkan.

Sumber: https://www.seputarpengetahuan.co.id/

Categories: